HomeBatamKadin Kepri: Tegas Menolak Permenaker soal Penetapan UMP/UMK

Kadin Kepri: Tegas Menolak Permenaker soal Penetapan UMP/UMK

Channelbatam- Terbitnya kebijakan pemerintah terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) disayangkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri. Secara tegas Kadin Kepri menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Formulasi Baru Penetapan UMP/UMK karena dinilai memberatkan dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Kepri Akhmad Ma’ruf berharap pemerintah tetap mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. “Kementerian harusnya sadar. Tidak mungkin PP dikalahkan oleh Permenaker,” katanya Senin, (21/11).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut juga dinilai tidak berdasarkan survei atau referensi ilmiah dalam ekonomi dan cenderung dipaksakan. Kadin Kepri mengingatkan pemerintah agar memikirkan dampak setiap kebijakan yang akan dikeluarkannya secara serius dengan mempertimbangkan cost & benefit nya dengan melakukan asessment kebijakan yang akan dibuatnya agar lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugian potensial yang dihasilkannya.

Kondisi yang sangat memprihatinkan bagi dunia usaha pada saat ini wajib mendapat perhatian dari pemerintah. Tentunya bilamana pengusaha sudah tidak sanggup lagi melaksanakan aturan normatif di bidang pengupahan ini, maka tindakan pengurangan jam kerja, minimalisasi lembur, merumahkan pekerja untuk sementara waktu, sampai kepada PHK bakal berdampak dan merugikan pula terhadap pekerja dan pemerintah.

 

spot_img

Populer

News Update

Berita Terkait